Diberdayakan oleh Blogger.

Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Bangsa

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Para pejuang/ pendiri bangsa Indonesia yang telah melahirkan dan membentuk negara Indonesia dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, dengan pandangan yang jauh ke depan telah meletakkan dasar yang kuat dan teguh di atas nama negara Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian Wawasan Kebangsaan, Makna, Nilai Dasar Baca Selengkapnya di >> WAWASAN KEBANGSAAN

Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
Negara Indonesia yang dikelola dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat dan kondisi obyektif ini pada satu sisi mengandung kekuatan tetapi pada sisi lain mengandung kelemahan.
Ia mengandung kekuatan bila perbedaan dari keanekaragaman dapat hidup bersama dalam satu kesatuan yang harmonis, sebaliknya mengandung kelemahan bila perbedaan yang ada dalam keanekaragaman hidup dalam suasana penuh kecurigaan, pertentangan dan saling menghancurkan antar satu dengan yang lainnya (Suhady dan Sinaga, 2006).
Sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistis dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa sedangkan prinsip desentralisasi menghendaki adanya pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri dan demokratis.

Pengertian Wawasan Kebangsaan, Makna, Nilai Dasar Baca Selengkapnya di >> WAWASAN KEBANGSAAN

Dengan harmonisasi hubungan pusat dan daerah menuntut adanya wawasan kebangsaan yang memahami keberadaan wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan dengan penuh prakarsa, kreasi, dewasa dan mandiri dan sebaliknya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri hendaknya senantiasa ditempatkan secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri pada hakekatnya menyadari bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas yang berisikan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya yang justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia yang besar.
Paham kebangsaan/ nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tetinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa yang merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad ke 18 atau permulaan abad ke 19.
Sepanjang sejarah manusia dengan dimulainya kehidupan pertama manusia maka manusia memang telah terikat pada tanah tempat tinggal, pada tradisi orang tua, adat istiadat masyarakat lingkungan (Alvin Toffer).
Pada akhir abad ke 18 paham kebangsaan menampakkan diri sebagai paham yang sangat menentukan bagi gerakan sejarah modern umat manusia. Revolusi Amerika dan revolusi Perancis sebagai titik awal lahirnya paham kebangsaan yang tidak dapat dibendung dan menjangkau penyebaran ke seluruh pelosok dunia.
Abad ke 19 adalah abad kebangsaan di Eropa, sedangkan abad ke 20 merupakan abad kebangkitan nasional bagi bangsa di Asia dan Afrika dan wadah nasionalisme menyentuh bangsa Indonesia pada permulaan abad ke 20 ketika pada tahun 1908 SUtomo dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional bangsa Indonesia.
Dalam awal pertumbuhan nasionalisme/ paham kebangsaan diwarnai oleh slogan “Liberty, Equality, Fraternity” yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangan nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai dasar yang berkembang dalam masyarakat masing54 masing sehingga memberikan ciri khas / jati diri masing-masing bangsa dengan cara memahami pandangan hidup dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut.
Jati diri bangsa Indonesia dapat dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan kesepakatan nasional yaitu bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran serta keteguhan bangsa Indonesia pada falsafah Pancasila yang menjadi landasan idiil pembangunan nasional; keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila; tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 (Suhady dan Sinaga 2006).Wawasan Kebangsaan

Manfaat Keragaman Sosial Budaya sebagai Ketahanan Bangsa

Wawasan Kebangsaan Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bangsa yang besar tercermin dalam budayanya. Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung berbagai kemampuan dan nilai sosial budaya sebagai suatu bangsa adalah menjadi kekuatan bangsa di dalam setiap kali menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam maupun dari luar, secara langsung atau tidak secara langsung yang dapat membahayakan pertahanan keamanan bangsa dan negara (Suhady dan Sinaga, 2006).,
Selanjutnya dinyatakan bahwa sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat (wilayah/daerah), etnis dan suku daerah yang bersangkutan. Namun keanekaragaman tersebut dapat sebagai perekat bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kedudukan atau keberadaan sosial budaya dapat berperan demikian, oleh karena nilai-nilai sosial budaya tersebut mengandung nilai antara lain:
a) Adanya nilai kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan;
b) Adanya nilai yang berperan sebagai aturan, ketentuan yang telah membudaya dalam kehidupan kelompok masyarakat yang dijadikan acuan bagi anggota masyarakat dalam rangka berbuat (sikap dan tingkah laku);
c) Hubungan kemasyarakatan yang saling menghormati dan menghargai dalam kelompok-kelompok sosial yang dijadikan instrumen sosial dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan sosial;
d) Adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara masyarakat mencapai tujuan;
e) Adanya rasa solider antar sesama, Artinya mengakui, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai hal/aspek (suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya);
f) nilai persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
g) Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan dasar kekuatan untuk menyemangati operasional bila datang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional dan sosial budaya yang tangguh dan ampuh merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam dan keberadaan sosial budaya sebagai kekuatan dan asset bangsa Indonesia disertai dengan pembangunan sosial budaya merupakan kunci sangat strategis dalam pembangunan nasional, dalam Suhady (2006: 82-84).Wawasan Kebangsaan

Pengertian Integrasi Nasional

Wawasan Kebangsaan
Sebagai suatu bangsa yang sadar akan pentingnya arti integrasi nasional dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para founding fathers, maka sebagai generasi muda penerus cita-cita tersebut, layaklah kiranya jikalau kita menyadari arti dan makna pentingnya integrasi nasional sebagai upaya menjaga stabilitas guna mensukseskan pembangunan nasional
Pengertian Integrasi Nasional
Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yakni “integrasi” dan “nasional”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian “pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. Sedangkan istilah “nasional” mempunyai pengertian:
(1). bersifat kebangsaan;
(2). berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri;
(3). meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional; tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya.
Mengacu pada penjelasan kedua istilah di atas maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa (Suhady dan Sinaga, 2006).
Claude Ake dalam Nazaruddin Syamsudin (1994) mengemukakan bahwa integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok, yaitu:
Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara;
Wawasan Kebangsaan

Negara Kesatuan

Negara kesatuan: Suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas.

Teori Hukum Alam

Wawasan Kebangsaan
Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Menurut penganut teori ini, bahwa Negara terbentuk melalui proses yang sederhana, yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Keluarga → Kelompok → Desa → Kota/Negara
Penganut Teori Hukum Alam antara lain:
 Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)
 Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino
(1226-1234)
 Masa Renaissance: para penganut teori Perjanjian Masyarakat (JJ. Rousseau, John Locke, Thomas Hobes, Grotius, dan Immanuel Kant).
Dengan mengutip kata Grotius, Arief Budiman (2002), menyatakan bahwa negara terjadi karena suatu persetujuan, karena tanpa negara orang tak dapat menyelamatkan dirinya dengan cukup. Dari persetujuan itu lahirlah kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan tertinggi untul memerintah ini dinamakan kedaulatan. Kedaulatan itu dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga ia tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Negara adalah berdaulat


Teori Perjanjian Masyarakat - Pembentukan Negara

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di manapun dan kapanpun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: “Homo homini lupus” dan “Bellum omnium contra omnes”. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri “survival of the fittest” itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: “Negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut”. Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588- 1679), J.J. Rousseau (1712-1778). Wawasan Kebangsaan

Teori Kekuasaan - Asal Terjadinya Negara

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana dinyatakan oleh Kallikles dan Voltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”. Wawasan Kebangsaan